Jumat, 17 Oktober 2008

Upaya Pengalihan Perhatian Di Papua Barat Menjelang Peluncuran IPWP

Oleh : WPToday
Jayapura, WPToday - Agenda peluncuran International Parlementarians for West Papua (IPWP) atau Kelompok Parlemen Internasional untuk Papua Barat di London, Inggris pada hari Rabu, 15 Oktober 2008 waktu setempat atau hari Kamis 16 Oktober 2008 Waktu Papua Barat ternyata tidak luput dari serangan penguasa republik terkutuk ini. Melalui berbagai tipu daya dan penyusupan di hampir setiap sektor dan basis-basis rakyat Papua, penguasa penjajah NKRI melalui intelijen TNI, Polri, BIN dan BAIS melakukan berbagai manuver berupa kegiatan-kegiatan keagamaan, olah raga, akademik, aksi massa, penipuan dan penyesatan isu, pernyataan rekayasa, sweeping dan teror yang intinya untuk mengalihkan perhatian rakyat Papua dan memecah konsentrasi mereka agar dukungan masyarakat internasional yang bergengsi ini tidak menjadi perhatian segenap rakyat Papua Barat.

Serangan penjajah dilakukan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga penopang penjajahan di Papua Barat seperti Gereja, Group Olah Raga, Organ Anti Rakyat Papua, Media Massa dan digerakkan oleh orang-orang yang lihai menipu dan pandai memutar-balik fakta.

Lembaga Keagamaan

Menyusul penolakan SKP Keuskupan Jayapura terhadap agenda IPWP melalui Bruder Budi Hernawan OFM, pihak gereja di Papua melakukan berbagai kegiatan berupa KKR, Pembinaan dan Upacara tertentu yang melibatkan banyak anggota jemaat (umat) sejak tiga bulan terakhir ini. Salah satu kegiatan yang menonjol adalah Peringatan 75 Tahun Injil masuk di daerah Muyu, Boven Digoel. Sekalipun tanggal yang tepat adalah tanggal 10 Oktober, pihak Gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke melakukan setting sedemikian rupa sehingga Perayaan 75 Tahun tersebut dilaksanakan secara berturut-turut mulai tanggal 10, 12, 14, 15, 16 dan 17.
Tanggal 10 Oktober 2008, perayaan dilaksanakan di Ninati sebagai pusat masuknya Injil dan kota-kota lain diluar Boven Digoel seperti Jayapura. Di Jayapura, kegiatan dipusatkan di Gereja Kristus Sang Penebus Kota Raja Dalam. Sedangkan tanggal 12, kegiatan dilaksanakn di Minditanah, tanggal 14 dilaksanakn di Tanah Merah dan tanggal 16 akan dilaksanakan di Bade (Mappi), dipusatkan di kompleks Muyu-Mandobo, Mememu.
Selain kegiatan ibadah, Peringatan 75 tahun tersebut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan pawai iman, pasar malam dan kegiatan-kegiatan tambahan lainnya sehingga akan menyita waktu rakyat Papua sampai tanggal 17 Oktober 2008. "Kalau kita tambah dengan waktu istirahat setelah kegiatan, maka masyarakat yang lelah dengan kegiatan marathon ini akan beristirahat sampai sekitar tanggal 20 Oktober 2008," jelas seorang warga Tanah Merah bernama Karel.

Saat ini, konsentrasi rakyat Papua di Boven Digoel semua diarahkan untuk terlibat dalam Perayaan 75 Tahun itu sehingga mereka tidak terlalu berkonsentrasi terhadap momen peluncuran IPWP. Disisi lain, para tokoh-tokoh gereja di Tanah Merah dan Mindiptanah juga secara aktif melakukan kampanye berupa himbauan terangan-terangan agar rakyat setempat tidak boleh mempercayai informasi berupa SMS tentang kegiatan IPWP.

Boven Digoel sebagai sebuah kabupaten yang dipimpin oleh para koruptor yang anti rakyat pribumi menjadi lahan subur bagi kepentingan penjajah NKRI yang dengan leluasa memanfaatkan gereja Katolik sebagai mesin penopang kekuasaan NKRI di Papua Barat. Dengan demikian, upaya pengalihan perhatian rakyat Papua di Tanah Merah Digoel boleh dikatakan sukses karena mendapat penguatan moral dan spiritual dari Gereja Katolik.

Group Olah Raga

Kegiatan-kegiatan Olah Raga dalam dunia moderen saat ini tidak pernah lepas dari judi dan berbagai kepentingan politik. Olah Raga yang terperangkap judi bisa ditelusuri mulai dari keterkaitan manajer klub sepak bola atau promotor tinju dengan penjudi kelas teri di negara kuli seperti Indonesia sampai ke penjudi kelas kakap di negara-negara makmur, yang seperti di Eropa, bersarang di Pulau Sisilia.

Kepentingan politik yang menyertai olah raga bisa ditelusui akarnya mulai dari kepentingan kursi seperti banyak manajer klub sepak bola di Indonesia yang merupakan orang nomor satu di provinsi, kabupaten atau pun kota, dan pemanfaatan olah raga sebagai alat untuk mengalihkan perhatian rakyat di daerah-daerah jajahan seperti Papua Barat.

Di Papua saat ini, klub olah raga seperti sepak bola telah menunjukkan fungsinya yang sebenarnya sebagai instrumen penting dalam membantu proses penjajahan dengan cara menyedot perhatian dan energi publik ke lapangan sepak bola seperti Mandala, tayangan sepak bola di beberapa stasiun TV dan liputan sepak bola di halaman-halaman koran seperti Sportif di SKH Cenderawasih Pos maupun Radio seperti RRI Nusantara V Jayapura.

Salah satu bukti nyata dari proses pengalihan perhatian publik di Papua lewat kegiatan olah raga yang saat ini terjadi adalah setting-an jadwal pertandingan yang jatuh pada tanggal 15 Oktober 2008. Tanggal peluncuran IPWP di London ini telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga ia bertepatan dengan jadwal pertandingan antara Persipura Jayapura vs Persik Kediri.

Target penjajah sangat jelas, yaitu untuk mengalihkan perhatian rakyat Papua, menyedot energi mereka untuk menonton pertandingan sepak bola. "Apabila rakyat Papua di Jayapura baku rampas angkutan ke lapangan Mandala, atau duduk menganga di layar TV, buka telinga lebar-lebar dengar siaran sepak bola di radio atau buka mata melotot baca liputan sepak bola di koran maka penjajah pasti tertawa puas," tutur Amos, seorang Mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi di Jayapura kepada WPToday.

Kegiatan Organ Anti Rakyat

Organ Anti Rakyat adalah organ-organ yang melakukan berbagai kegiatan di luar kepentingan rakyat Papua. Mereka biasanya melakukan aksi atau kegiatan lain berupa seminar dan diskusi karena didorong oleh kepentingan pribadi seperti perebutan kursi kekuasaan, perebutan dana Otsus dan kepentingan lain yang tidak terlepas dari panggilan perut.

Selama dua hari terakhir ini, disela-sela kesibukan rakyat Papua dalam persiapan menyambut peluncuran IPWP, beberapa organ Anti Rakyat Papua dikabarkan melakukan pertemuan-pertemuan dan mobilisasi massa untuk melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua karena lembaga ini dinilai tidak mengakomodir kepentingan kelas penghisap asli Papua.

Propaganda mereka berupa rencana boikot Pemilu 2009 dengan alasan bahwa orang asli Papua tidak ditempatkan pada nomor jadi dalam daftar calon legislatif sebenarnya mengusung kepentingan pribadi dan merupakan sebuah cara jitu untuk menumpulkan rencana Boikot Pemilu 2009 dalam bentuk Mogok Sipil Nasional Papua yang diagendakan oleh Front Pepera PB dan saat ini telah diterima secara sadar oleh mayoritas rakyat terhisap-terjajah di Papua.

Setelah melakukan serangkaian pertemuan di Sekretariat Majelis Muslim Papua, beberapa organ anti rakyat siap memobilisasi massa untuk berdemo pada Rabu, 15 Oktober 2008. Dalam konteks kepentingan rakyat Papua secara umum, demo yang diorganisir oleh para Caleg dan Parpol ini jelas merupakan demo tandingan, sekalipun sikap politik mereka tidak secara jelas menolak peluncuran IPWP.

Dari SMS mereka yang sempat diterima Redaksi WPToday, terlihat bahwa dominasi intelijen sangat dominan dalam rencana mobilisiasi massa yang direncanakan. Atas petunjuk intelijen berupa arahan resmi atau berupa konspirasi secara halus, kegiatan mereka jelas akan menyedot energi massa rakyat Papua di Jayapura sehingga momen peluncuran IPWP dan aksi dukungan yang akan dilakukan di Jayapura akan kehilangan makna, opini dan target politik.

Penipuan & Penyesatan Isu

Sejak Free West Papua Campaign (sebuah group pendukung Papua Merdeka di Inggris) mengeluarkan edaran resmi tentang rencana peluncuran IPWP dan ditanggapi oleh rakyat Papua Barat dalam bentuk dukungan moral (doa) dan materil (penggalangan dana), Intelijen Indonesia sempat kalang kabut dan merasa kecolongan. Betapa tidak, semua fasilitas yang disediakan oleh penjajah berupa teknologi informasi, logistik penjajahan, jalur transportasi, jalur birokrasi penjajah dan jasa bank semuanya dimanfaatkan secara baik oleh rakyat Papua sehingga kegiatan peluncuran IPWP dipastikan akan berhasil dengan memuaskan.

Beberapa hari lalu, Ketua Panitia Peluncuran IPWP, Hon. Andrew Smith, MP menginformasikan dari London bahwa persiapan kegiatan IPWP telah rampung 90% dan para tamu yang diundang dari berbagai negara telah hadir mewakili rakyat masing-masing negara. Hal ini menimbulkan kepanikan yang luar biasa di kalangan Intelijen dan sebagai jawabannya, mereka menyebar berbagai informasi yang bersifat penipuan sebagai bagian dari strategi penyesatan isu.

Di hampir semua kota di Papua, beredar kabar bohong bahwa Papua akan Merdeka, lepas dari NKRI tanggal 15 Oktober 2008 melalui peluncuran IPWP. Oleh karenanya, rakyat diminta untuk beraktifitas seperti biasa dan tidak perlu berkonsentrasi pada kegiatan IPWP karena ada orang-orang khusus yang mengatur kegiatan itu.
Ada kabar lain yang beredar bahwa tentara Inggris, AS, Australia dibawah pimpinan tentara Israel, semuanya sudah tiba di perbatasan RI-Papua Nugini dan akan menyerang Indonesia seandainya presiden SBY tidak melepas Papua Barat pada tanggal 15 Oktober 2008. Penipuan ini disebarluaskan dengan memanfaatkan cara berpikir rakyat Papua yang kebanyakan masih dekat dengan hal-hal magis, agamis dan kargoisme.

Di hari-hari terakhir menjelang peluncuran IPWP, beredar juga informasi bahwa rakyat Papua di areal HPH Korindo di Assikie, Boven Digoel, sedang ditipu oleh intelijen TNI-Polri untuk tidak keluar rumah mulai tanggal 15 s/d 17 Oktober 2008 karena akan ada gempah bumi dashyat di seluruh dunia. Para penipu mengatakan bahwa gempa bumi akan terjadi karena dunia sudah sangat tua.

Untuk menepis penipuan ini, berbagai diskusi sudah dilakukan per telepon, SMS dan selebaran yang dimobilisasi oleh KONTAK Papua! dan WPToday. Upaya ini mendapat sambutan positif dari rakyat Papua, ditandai dengan banyaknya kunjungan para netters melalui internet di http://kontak-papua.blogspot.com, http://wptoday.wordpress.com, antusias rakyat Papua yang tinggi dalam menyebarluaskan selebaran KONTAK Papua! dan penyebaran SMS berantai ke seluruh pelosok Papua melalui jaringan SMS WPToday.

Pernyataan Rekayasa

Seperti biasanya, ketika ada kegiatan besar yang diorganisir dalam rangka Papua Merdeka, NKRI selalu kalang kabut dan melakukan kegiatan tandingan berupa jumpa pers atau syukuran dan meminta orang-orang Papua yang secara khusus dipelihara sebagai penjilat untuk mengeluarkan berbagai pernyataan yang intinya menolak kegiatan Papua Merdeka. Karena kalang kabut, NKRI biasanya merekayasa tokoh-tokoh merah-putih yang sebenarnya berasal dari suku minoritas di Papua dan tanahnya sudah habis terjual ke tangan warga non Papua.

Hal yang sama terjadi saat ini dan, seperti biasanya, mereka memakai Ramses Ohee sebagai alat untuk melawan bangsa sendiri. Pria tua-bangka ini bukan baru dipakai untuk kepentingan hina ini. Di tengah-tengah masyarakatnya di Waena Kampung yang hidup dalam kurungan penyakit kulit, paru-paru basah, pelacuran brutal dimana para wanitanya mengenal seks bebas sejak usia 7, 8 atau 9 tahun, kanker payudara dan rahim, perumahan kumuh yang lengkap dengan bau saguweer, tokoh Pepera 1969 ini aktif mengeluarkan pernyataan-pernyataan mendukung integrasi Papua dalam NKRI.

Kegiatan Akademik

Kampus-kampus di Papua sebagai mesin pembuat agen penidas rakyat ternyata memainkan peran yang tidak kalah pentingnya dalam membantu penjajah dalam rangka menyedot energi massa, terutama mahasiswa. Berbagai cara, mulai dari pemberian banyak tugas oleh setiap dosen pengasuh mata kuliah, pengetatan kehadiran di ruang kuliah melalui sistem presensi sampai pada acara wisuda menjadi cara yang efektif untuk meloloskan kepentingan penjajahan.
Di Jayapura, salah satu kampus yang dipakai secara nyata untuk keperluan ini adalah STIE Port Numbay. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ini bersedia menyediakan dirinya dipakai untuk keperluan pengalihan opini karena hampir semua dosennya adalah PNS aktif di berbagai instansi pemerintah yang ada di Jayapura. Diasuh oleh Yayasan Cinta Tanah Air, sebuah yayasan yang secara rutin mendapat suntikan dana dari Pemprov Papua, Kampus ini memainkan peranan yang cukup menentukan.

Dalam setiap penerimaan mahasiswa baru, anak-anak pribumi Papua dari berbagai daerah menjadi prioritas. Banyak mahasiswa yang tertipu seolah-olah mereka diterima karena keberpihakan pihak akademik kepada rakyat Papua. Padahal, mereka diterima dengan mudah karena mayoritas orang Papua telah diketahui mentalnya sebagai orang yang suka membayar harga barang-barang mahal tanpa proses tawar-menawar.
Penghisapan terjadi secara brutal melalui SPP yang mahal, penjualan nilai dan kelulusan akademik oleh para dosen dibawah pimpinan Munawir Lobubun dan saat ini, kegiatan wisuda dilaksanakan tepat pada momen peluncuran IPWP.

Sweeping & Teror

Agenda peluncuran IPWP di London ternyata disikapi oleh Rakyat Papua secara khusus di kabupaten Jayapura, kabupaten Keerom dan Kota Jayapura. Kegiatan di-handle oleh sebuah Panitia bernama "Panitia Nasional Papua Barat Untuk IPWP". Seruan aksi damai berupa selebaran dan SMS sebagai undangan resmi telah disebar sejak Senin, 13 Oktober 2008 setelah Talk Show di Aula STT GKI IS Kijne Abepura. Menurut undangan tersebut, aksi damai akan dilaksanakan pada Kamis, 16 Oktober 2008 dengan Kantor DPR Papua sebagai sasaran utama.
Ternyata undangan tersebut ditanggapi dengan persiapan berupa rencana sweeping dan teror oleh TNI-Polri. Menurut rencana, Polisi akan melakukan sweeping secara besar-besaran mulai besok pagi, Rabu, 15 Oktober 2008 di beberapa titik sepanjang jalan Raya Jayapura-Sentani dan Aberupa-Arso. Sweeping dilakukan untuk menyita alat-alat tajam, selebaran, Hand Phone, USB Flasdisk, Disket dan CD yang mungkin dibawa oleh orang Papua.

Di sekitar Koya Koso, Koya Tengah, Koya Barat, Koya Karang, Koya Timur dan ruas jalan Abepura-Arso, petugas yang akan melakukan sweeping sudah menginap di rumah-rumah warga non Papua sambil mengintip aktivitas orang-orang Papua yang dicurigai akan melakukan mobilisasi massa dalam rangka demo tanggal 16 Oktober nanti.

Informasi tambahan yang diperoleh WPToday, bahwa mobilsasi massa juga sedang dilakukan oleh Front Pepera PB di seluruh pulau Jawa dan Bali. Dari Denpasar sampai Banten, massa rakyat Papua dan rakyat Indonesia yang mendukung kemerdekaan Papua sedang bersiap-siap untuk melakukan aksi massa besar-besaran di Istana Negara, mulai tanggal 15, 16 dan 17 Oktober secara berturut-turut.

Represi terjadi di Denpasar, dimana massa rakyat Papua diteror. Sampai berita ini dirilis, 3 orang anggota Front Pepera PB Denpasar dilaporkan ditahan oleh otoritas penjajah. Sedangkan massa dari Malang, Surabaya, Semarang, Jogjakarta dan Bogor dipastikan akan tiba di Jakarta besok pagi untuk langsung melakukan serangan fajar ke Istana Negara.
***
Catatan:
Tulisan ini bersumber dari Blogsite http://wptoday.wordpress.com.
Silahkan mengunjungi Blogsite tersebut untuk membaca tulisan lainnya

Artikel Terkait

Upaya Pengalihan Perhatian Di Papua Barat Menjelang Peluncuran IPWP
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

4 komentar

20 November 2008 05.44 Delete

I love your work!!!
hAVE A NICE dAY!!!!

Reply
avatar
11 Januari 2009 17.41 Delete

http://www.poldadiyviceikmapa.blogspot.com/
http://www.myheritage.com/site-28894481/front-pepera-papua-barat-political-news
http://pasificoceancoverboy.blogspot.com/
http://mahasiswapaua.multiply.com/
http://takaijibu.multiply.com/
http://edowaynews.blogspot.com/
http://westpapuanews.multiply.com/

alifuru67@yahoogroups.com

SELAMAT BERJUANG KAWAN-KAWAN SEMOGA TUHAN MEMBERKATI DAN MELINDUNGI KITA

saya juga sungguh sedih pengalaman dulu dan saya berharap mereka bisa memajukan pendidikan papua khususnya kabupaten dogiyai nanti. kalau tidak kita hancurkan saja toooooo...

http://www.poldadiyviceikmapa.blogspot.com/
http://www.myheritage.com/site-28894481/front-pepera-papua-barat-political-news
http://pasificoceancoverboy.blogspot.com/
http://mahasiswapaua.multiply.com/
http://takaijibu.multiply.com/
http://edowaynews.blogspot.com/
http://westpapuanews.multiply.com/

lehim boy voices

Pemekaran untuk Memperkuat Integrasi NKRI


Oleh
Suradi/Kristanto Hartadi

Jakarta-Pemekaran Papua menjadi Papua Selatan harus dilihat dari perspektif strategis, yakni memperkuat integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di empat wilayah kabupaten yang akan menjadi Provinsi Papua Selatan, yakni Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Digul.

Penegasan tersebut dikemukakan Bupati Merauke drs John Gluba Gebze ketika berkunjung ke Redaksi Harian Sinar Harapan, Rabu (22/8) sore. Dia berada di Jakarta dalam rangka mengantar sekitar 600 elemen masyarakat Papua yang menyampaikan aspirasi pemekaran Provinsi Papua Selatan ke Komisi II DPR dan Depdagri. Dalam pertemuan di DPR, Komisi II setuju dan berjanji akan menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan pembentukan Provinsi Papua Selatan, meski ada moratorium pemekaran daerah.
Bupati Gebze yang alumni Institute Ilmu Pemerintahan tahun 1989 dan pernah duduk di sejumlah jabatan strategis di Jakarta mengatakan persyaratan untuk sebuah provinsi di Papua Selatan sudah terpenuhi. Selain dukungan elemen Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP, dan elemen masyarakat di empat kabupaten tadi, wilayah Merauke dan tiga kabupaten lain merupakan daerah subur pengahasil beras, ikan, agropolitan lain serta tambang. “PAD kami juga cukup bagus,” katanya.
Secara historis, Gebze menceritakan Merauke merupakan sumbu koordinat untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan ketika perang kemerdekaan, Merauke menjadi titik kendali untuk menguasai seluruh wilayah Papua yang dikuasai penjajah. “Kalau kita baca sejarah, spirit kemerdekaan juga datang dari Papua bagian Selatan karena di sana ada tempat penahanan pejuang kemerdekaan, yakni Digul. Di sana, Sjahrir dan Hatta pernah ditahan,” ujarnya.

Akhir Tahun Terbentuk
Bupati Gebze menjabat untuk kedua kali dan di bawah pemerintahanya Merauke memiliki pesawat Boeing 737 A 300 yang dikerjasamakan dengan Merpati dan enam kapal besar penumpang dan barang. Bupati menargetkan pada akhir tahun 2007 ini semua persyaratan administartif pembentukan provinsi sudah terpenuhi.
“Di daerah, tinggal persetujuan Gubernur Papua Barnabas Suebu saja yang belum. Kami sudah mengirim delegasi, bahkan sampai tiga kali untuk bertemu dan meminta persetujuan gubernur, tapi dia menghindar terus. Saya tak tahu mengapa, tapi jika Barnabas terus menghindar, kami akan gunakan cara intelektual, yakni mendorong penggunaan hak inisiatif Komisi II DPR, beres,” katanya.
Ditanya mengapa ada penolakan dari Gubernur Papua, Gebze menjelaskan kemungkinan besar kekuasaan Barnabas akan berkurang, wilayah akan berkurang dan tentu pemasukan APBD pun akan berkurang. “Tapi feeling saya ada persoalan lain, ya kita tak perlu ungkap di sini,” katanya diplomatis. n
Copyright © Sinar Harapan 2003
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0708/23/nas01.html
via Waai67 @ GeoCities)

Reply
avatar
6 Juli 2009 02.24 Delete

Sebaiknya minta otonomi khusus aja.. kalau berperang cuma kerugian yang didapat... dan rakyat kecil serta anak2 yang akan menderita..

Reply
avatar
6 Juli 2009 02.26 Delete

http://blogartik.blogspot.com
http://fotohalaman.blogspot.com
http://bagi-blogsahabat.blogspot.com

Reply
avatar